Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disertai pengungkapan adalah bentuk tanggung jawab serta tranparansi informasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk melaporkan hasil kinerja keuangannya. Penyajian pengungkapan LKPD tersebut diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang mana hal tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk tranparansi pemerintah dalam mengelola keuangan. Pengungkapan Informasi laporan keuangan akan dituangakn dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik daerah, jumlah penduduk, temuan audit dan opini audit terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2014-2015. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pencapaian tingkat pengungkapan LKPD kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2014-2015.
Populasi dalam penelitian ini adalah LKPD kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2014-2015.Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh yaitu teknik penentuan sampel yang mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel sehingga diperoleh 54 sampel untuk dua tahun pengamatan. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan software SPSS versi 17.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik daerah, jumlah penduduk, temuan audit dan opini audit memiliki pengaruh secara simultan terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2014-2015. Sedangkan secara parsial, umur pemerintahan dan opini audit memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2014-2015. Kemudian ukuran pemerintahan, jumlah penduduk dan temuan audit secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap LKPD kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2014-2015. Rata-rata tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten/kota di Jawa Barat periode 2014-2015 sebesar 55%.
Berdasarkan hasil penelitian, maka pemerintah daerah diharapkan dapat fokus memenuhi kriteria agar dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) salah satunya dengan menyajikan pengungkapan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemerintah daerah juga di harapkan memberikan pelatihan mengenai pengelolaan aset daerah dimana hal tersebut sering menjadi masalah yang membuat adanya temuan dari BPK.