TheElectronic Procurement Service (LPSE),the National Procurement Agency of goods or services of the Government (Audited) has implemented the electronicprocurement of goods or services called e-procurement systems. Basically, e-procurement policy is provided to meet the community interests and needs through an effective service. This is related to the government ability to fulfill the community interests and needs which is based on the community aspirations, desires, demands, and expectations. Therefore, the government (organizations) can put their role into the strategic position in terms of the effectiveness of services.
The purpose of this study is to investigate the implementation of e-procurement policy and service within the government organizations. It is also to determine the implementation effect of e-procurement policy and the effectiveness of both services simultaneously and partially. The object of this study is the Electronic Procurement Service (LPSE) the Ministry of Finance of West Java Province.
A descriptive verification causality method is used in this study. The primary and secondary data were collected from the object by questionnaires, interviews, and observations. The secondary data were also obtained from other referencesand sources relating to these issues. The population of this study is 75 people whose 53 people were chosen as respondents’ sample.
Simultaneous hypothesis test showed that e-procurement policy and services had a significant influence on the effectiveness of work. Partially, e-procurement policy did not significantly impinge on the effectiveness of the work, but the service has influence on it.
Keywords: e-procurement policies, services, effectiveness
Pengadaan barang atau jasa secara elektronik (e-procurement) yang diterapkan merupakan sistem pengadaan barang atau jasa yang proses pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi, dan sistem aplikasi serta layanan pengadaan elektronik yang disediakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Nasional dari Lembaga Kebijakan Pengadaan barang atau jasa Pemerintah (LKPP).Kebijakan e-procurement pada dasarnya tidak lain untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat lewat suatu pelayanan yang efektif. Adapun efektivitas pelayanan publik berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memberikan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi, keinginan, tuntutan, dan harapan masyarakat, maka dengan demikian peranan organisasi pemerintah menduduki posisi strategis dan menentukan efektivitas pelayanan terhadap masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan e-procurement dan pelayanan di lingkungan pemerintah, serta mengetahui pengaruh implementasi kebijakan e-procurement dan pelayanan terhadap efektivitas kerja baik secara simultan dan parsial. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan Provinsi Jawa Barat.
Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif verikatif bersifat kausalitas. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan data primer dan data sekunder, dimana data diperoleh secara langsung dari objek penelitian yaitu dengan menyebarkan kuesioner, wawancara, dan pengamatan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber lain atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah 75 orang dengan sampel yang diambil sebanyak 53 orang responden.
Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan kebijakan e-procurement dan pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas kerja. Secara parsial kebijakan e-procurement tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas kerja, sedangkan pelayanan memiliki pengaruh terhadap efektivitas kerja.
Kata Kunci : kebijakan e-procurement, pelayanan, efektivitas kerja