PENENTUAN PRIORITAS WILAYAH ALOKASI BANTUAN BENCANA DI PROVINSI JAWA BARAT MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS - Dalam bentuk buku karya ilmiah

AKHMAD HAIDAR RAMADHANI

Informasi Umum

Kode

25.04.3891

Klasifikasi

000 - General Works

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Supply Chain Management

Dilihat

62 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

Indonesia merupakan negara yang memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung karena berada di jalur ring of fire serta terletak di daerah pertemuan tiga lempeng tektonik. Jawa Barat sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, juga menjadi wilayah dengan tingkat kejadian bencana yang cukup tinggi setiap tahunnya. Dalam menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sistem penanganan dan mitigasi bencana yang tidak hanya reaktif, tetapi juga bersifat preventif, terstruktur, dan sistematis. Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat adalah belum adanya sistem internal yang digunakan secara mandiri untuk menetapkan prioritas wilayah dalam alokasi bantuan bencana pada fase pra-bencana. Selama ini penentuan wilayah prioritas masih bergantung pada data eksternal, khususnya berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) saja, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor pendukung lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan prioritas wilayah penerima alokasi bantuan bencana pada fase pra-bencana sesuai karakteristik wilayah terdampak bencana menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP dipilih karena mampu menyederhanakan proses pengambilan keputusan multikriteria secara logis dan terstruktur. Empat kriteria utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah: populasi, risiko bencana, aksesibilitas, dan infrastruktur. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan kuesioner kepada stakeholder dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, khususnya bagian Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), serta data sekunder berupa dokumen resmi IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia), data history penyaluran bantuan ke kabupaten/kota dan statistik penduduk. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa kriteria populasi memiliki bobot tertinggi yaitu sebesar 36,56%, disusul oleh risiko bencana sebesar 31,17%, kemudian aksesibilitas dan infrastruktur masing-masing sebesar 17,37% dan 14,90%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk menjadi pertimbangan utama dalam penentuan prioritas wilayah, karena semakin besar populasi yang terdampak, maka semakin tinggi pula urgensi penanganan dan pendistribusian bantuan. Risiko bencana tetap menjadi faktor penting namun tidak berdiri sendiri, karena potensi dampak juga sangat dipengaruhi oleh jumlah jiwa yang terpapar. Aksesibilitas dan infrastruktur menempati peringkat ketiga dan keempat, karena keduanya bersifat teknis dan relatif dapat diatasi melalui mekanisme operasional logistik. Adapun hasil perhitungan prioritas wilayah menunjukkan bahwa dari sepuluh kabupaten/kota yang dianalisis, Kabupaten Cianjur menempati urutan pertama sebagai wilayah prioritas utama dalam alokasi bantuan bencana. Hal ini didasarkan pada jumlah penduduk yang menengah, risiko bencana yang sangat tinggi, serta ada hambatan aksesibilitas pada beberapa kecamatan yang terpencil. Kabupaten Garut dan Kabupaten Tasikmalaya menyusul pada peringkat kedua dan ketiga karena kombinasi populasi besar dan tingkat risiko yang juga signifikan. Sebaliknya, Kabupaten Cirebon dan kuningan berada pada peringkat terbawah karena nilai kriteria populasi dan aksesibilitas yang relatif lebih rendah. Penelitian ini menghasilkan sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dalam menyusun perencanaan distribusi bantuan secara lebih objektif, terarah, dan akuntabel. Dengan sistem ini, proses penetapan wilayah prioritas menjadi lebih transparan dan berdasarkan data yang terukur. Selain itu, sistem ini juga dapat diadaptasi untuk digunakan oleh instansi lain atau dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan subkriteria atau metode pengambilan keputusan lainnya. Kata Kunci: Analytical Hierarchy Process, Bantuan Bencana, Prioritas Wilayah, Multi-Criteria Decision Making.