Implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur memiliki skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) yang nantinya dapat mendorong partisipasi pengelola dana jangka panjang dan mendorong penguatan modal, serta menjelaskan bagaimana proyek membutuhkan dana 30% dari kebutuhan investasi untuk membuat proyek menjadi layak sehingga kemudian mendapatkan pinjaman untuk percepatan pembangunan infrastruktur.
PT Waskita Toll Road adalah perusahaan investasi jalan tol dengan pertumbuhan sangat pesat di Indonesia sejak didirikan pada tahun 2014 hingga saat ini. PT Waskita Toll Road memiliki 18 ruas jalan tol dan 7 diantaranya telah beroperasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan tol di PT Waskita Toll Road dengan menggunakan teknik analisis benchmarking berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada sekretaris perusahaan.
Hasil penelitian ini menunjukan pengimplementasian kebijakan pemerintah disampaikan penugasannya ke PT Waskita Karya terlebih dahulu sebagaimana merupakan perusahaan induk dari PT Waskita Toll Road, karena persoalan yang berhubungan dengan rencana kerja dan anggaran pemerintah serta lainnya PT Waskita Toll Road tidak ikut serta dalam hal tersebut. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan tol sudah efektif. Hasil pembangunan infrastruktur jalan tol tersebut dapat melebihi target yang di asumsikan pada tahun 2019 sebesar 996,36 Km atau 90% kontruksi pembangunan dilakukan oleh PT Waskita Toll Road dan kini pada akhir tahun 2017 telah mencapai 1050 Km. Keberhasilan ini juga disukseskan dengan adanya skema PINA dalam percepatan pembangunan infrastruktur, sehingga tiddak ada lagi proyek yang terhenti karena ketiadaan pembiayaan. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pada PT Waskita Toll Road ialah pemegang saham dan PT Waskita Karya selaku perusahan induk PT Waskita Toll Road, karena PT Waskita Toll Road itu privat dan lebih ke perusahaan swasta biasa lainnya atau sebenarnya PT Waskita Toll Road merupakan anak perusahaan BUMN bukan BUMN. PT Waskita Karya yang merupakan BUMN tidak bisa juga menjadi perseroan yang bersifat privat, karena ada publik di dalamnya dan ada saham dari masyarakat. Oleh karena itu masyarakat mempunyai hak untuk bicara dan setuju tidaknya dengan implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan tol.
Saran dari peneliti adalah perusahaan tetap mempertahankan alur atau proses implementasi kebijakan yang terbentuk di dalam perseroan dan juga koordinasi pemerintah tentang pembangunan infrastruktur jalan tol pada perusahaan induk PT Waskita Karya, yang nantinya akan disalurkan ke anak PT Waskita Toll Road selaku anak perusahaan. Serta pemerintah terus mempertimbangkan untuk memilih perusahaan dalam pembangunan infrastruktur jalan tol yang dapat memberikan peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dengan mempertahankan alur implementasi kebijakan tersebut hal tersebut PT Waskita Toll Road dapat mencapai target pembangunan kontruksi jalan tol.