Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan prosedur pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, serta pengawasan yang harus dilaporkan dan di pertanggungjawabkan kepada publik dan DPRD untuk mengukur kegagalan ataupun kesuksesan sebagai bahan pertimbangan tahun berikutnya. Agar akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terwujud pemerintah daerah harus memberikan penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan kepada publik dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh secara simultan maupun secara parsial terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2019. Penelitian ini berdasarkan tujuannya termasuk dalam jenis penelitian deskriptif verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian dan seluruh pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat yaitu 35 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling melalui sampel jenuh. Data yang diolah adalah data primer melalui penyebaran kuesioner. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS versi 20. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan, dan aksesibilitas laporan keuangan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Pada penelitian selanjutnya, peneliti lain dapat menggunakan obyek penelitian dan juga menambahkan variabel independen lainnya untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta diharapkan dapat memperluas objek penelitian, agar sampel dan responden yang diperoleh lebih banyak.
Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah