Penerapan teknologi informasi kini menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi seluruh organisasi dan perusahaan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Banyak organisasi yang tidak terlepas dari risiko penerapan teknologi informasi tersebut. Semakin tinggi penerapan teknologi informasi, semakin tinggi pula risiko yang terjadi. Oleh karena itu diperlukan manajemen risiko agar memudahkan perusahaan tak terkecuali instansi pemerintah dalam mencapai tujuan bisnis serta mengidentifikasi dan mengelola risiko tersebut. Pemerintah Kota Bandung merupakan salah satu instansi pemerintah yang menerapkan teknologi informasi pada sistem pemerintahannya. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Maka itu Pemerintah Kota Bandung perlu menerapkan manajemen risiko agar dapat menangani risiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi terkait pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini menghasilkan perancangan manajemen risiko proyek pada SPBE berdasarkan Permen PANRB No. 5 Tahun 2020 serta referensi tambahan yaitu COBIT 5 for Risk yang mengidentifikasi risiko dengan pendekatan skenario risiko yang ada di dalamnya baik untuk risiko positif maupun negatif, dan ISO 31000 sebagai acuan tahapan dari perancangan manajemen risiko menurut Permen PANRB No. 5 Tahun 2020. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi 9 risiko rendah, 8 risiko sedang, dan 4 risiko tinggi. Seluruh risiko ini dievaluasi sehingga menghasilkan perancangan rekomendasi solusi dari aspek personil yaitu penambahan deskripsi kerja dan kompetensi SDM, aspek proses yaitu berupa penyusunan kebijakan Pengelolaan Aset, Pengelolaan Portofolio TIK, Manajemen Risiko dan Proses Bisnis Terintegrasi, SOP Pengembangan SDM, dan Instruksi Kerja Pengelolaan Aset dan aspek teknologi yaitu tools Manage Asset, Manage Human Resource, dan Manage Portfolio.