Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan atau kinerja suatu negara atau wilayah digunakan skor Kinerja Pemerintah Daerah. Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi yang mempunyai status Kinerja Pemerintah Daerah yang tinggi di Indonesia pada tahun 2016. Namun, Provinsi Papua berada di peringkat kinerja terendah. Sejumlah Kabupaten di Provinsi Papua turut berada di urutan terbawah dalam pemeringkatan status kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diproksikan menjadi Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Tingkat kekayaan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Papua selama tahun 2012-2016.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan Common Effect dengan waktu penelitian tahun 2010-2014. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 29 Kabupaten/Kota. Dengan menggunakan purposive sampling diperoleh sampel sebanyak 12 Kabupaten/Kota.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Tingkat Kekayaan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Secara parsial, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh negatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, sedangkan Temuan Audit BPK tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.
Kata Kunci: Kinerja Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan pada Pemerintah Pusat, Tingkat Kekayaan Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK