Kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan informasi keuangan daerah tercantum dalam Pasal 391 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pada pasal tersebut diwajibkan bagi pemerintah daerah untuk menyediakan informasi pemerintahan daerah terutama informasi keuangan daerah dan informasi pembangunan daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan Publik terkait informasi publik dapat melalui pemanfaatan media elektonik dan non elektronik.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh opini audit, intergovernmental revenue, dan kondisi keuangan terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah melalui website resmi pemerintah daerah. Data yang digunakan merupakan data sekunder.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan teknik pengambilan sampel jenuh. Sampel dari penelitian ini yaitu laporan keuangan 34 pemerintah provinsi di Indonesia selama 2019-2020 sehingga diperoleh 68 sampel laporan keuangan. Analisis data yang digunakan merupakan analisis regresi logistik dengan SPSS 26.
Hasil penelitian menunjukan bahwa opini audit, intergovernmental revenue, dan kondisi keuangan secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah terutama pada website resmi yang dimiliki. Namun, secara parsial hanya intergovernmental revenue yang berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah. Opini audit dan kondisi keuangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan informasi keuangan pemerintah daerah.
Disarankan bagi masyarakat, publik, atau stakeholder diharapkan dapat lebih memperhatikan pentingnya transparansi yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbarui atau memperpanjang waktu penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.
Kata Kunci: Opini audit, Intergovernmental Revenue, Kondisi Keuangan, Pengungkapan Informasi Keuangan Pemerintah Daerah