Laporan keuangan daerah menjadi faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyajikan hasil laporan keuangan dan menjadi salah satu pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada publik atas pelaksanaan otonomi daerah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam rangka pengambilan keputusan.
Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan pengaruh pemanfaatan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern baik secara simultan maupun parsial terhadap kualitas laporan keuangan OPD Provinsi DKI Jakarta.
Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif-verifikatif. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner yang datanya telah diolah oleh penulis dengan menggunakan skala likert serta teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 84 responden yang terdiri dari kepala bidang dan staff pada bidang akuntansi dan keuangan di 42 OPD di Provinsi DKI Jakarta. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan software IBM SPSS versi 26.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi DKI Jakarta berpengaruh positif signifikan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun, sistem pengendalian intern menunjukan adanya pengaruh positif secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Berdasarkan pada hasil penelitian, maka saran untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah yang baik, yaitu Sistem Pengendalian Intern pada OPD Provinsi DKI Jakarta sebaiknya lebih ditingkatkan lagi jika dilihat dari indikator Lingkungan Pengendalian. Sebaiknya, instansi memberikan pelatihan kepada para pimpinan dan karyawan untuk dapat memahami serta menerapkan standar etika yang diperlukan dalam instansi untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas agar tidak adanya kepentingan pribadi yang bertujuan untuk menguntungkan salah satu pihak. Selain itu, dalam struktur organisasi pada instansi harus tergambar jelas mengenai bagaimana pembagian kewenangan serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas agar dapat menyelesaikan tugas menyusun laporan keuangan dengan hasil yang maksimal.
Kata kunci: laporan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, teknologi informasi