Teknologi Informasi (TI) sering dimanfaatkan oleh instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintahan. Semakin tinggi penerapan TI pada instansi pemerintah, maka semakin tinggi pula ancaman dan risiko yang terjadi. Pemerintah Kabupaten XYZ merupakan salah satu instansi pemerintah yang menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE melalui pemanfaatan TI untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE memerlukan manajemen risiko. Pemanfaatan TI berbasis manajemen risiko memudahkan dalam mencapai tujuan, mengurangi risiko, dan melindungi sumber daya TI instansi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko-risiko yang terjadi menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Hasilnya menunjukan bahwa terdapat 23 kemungkinan risiko yang terjadi, terbagi menjadi dua kategori, meliputi risiko positif dan risiko negatif. Risiko positif, meliputi kesesuaian layanan SPBE dengan rencana induk SPBE nasional, fleksibilitas arsitektur SPBE, kesesuaian penerapan SPBE dengan visi dan misi serta regulasi terkait, fleksibilitas kerja pegawai, kesesuaian kebutuhan infrastruktur SPBE dan prioritas instansi, ketepatan waktu penyelesaian proyek SPBE, penerapan keamanan informasi (backup data), dan pemutakhiran proses bisnis dan layanan SPBE. Analisis risiko negatif yang berdampak tinggi adalah minimnya pelatihan TI untuk staf yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan evaluasi, diperlukan rencana mitigasi penanganan risiko SPBE terkait kurang mahirnya staf dalam mengakses aplikasi, phishing, pembobolan website pemerintah daerah, kerusakan komponen perangkat keras, dan ketidaksesuaian ketrampilan TI dan kebutuhan SPBE.