Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan faktor penting bagi pemerintah yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan dan merupakan sebuah media pagi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas dapat membuat dan mengambil keputusan yang akan membawa pemerintah ke arah yang lebih baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah baik pengaruh secara parsial maupun secara simultan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif, populasi dalam penelitian ini adalah pegawai bagian akuntansi atau keuangan pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bukittinggi. Teknik penentuan sampel menggunakan metode sampling jenuh dengan sampel yakni sebanyak 70 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji asumsi klasik dengan menggunakan software IBM SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara simultan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Secara parsial Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Disarankan peneliti selanjutnya bisa memperluas objek penelitian dan menambah jumlah sampel penelitian pada pemerintah daerah lainnya yang memiliki masalah dalam pengelolaan keuangan daerah dan menambah alat pengumpulan data seperti melakukan wawancara secara langsung pada para pegawai bagian keuangan dan menambah waktu penelitian dan disarankan untuk pegawai SKPD. Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.