Perusahaan industri barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mencakup perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi barang atau jasa kepada konsumen tetapi untuk barang yang bersifat primer. Perusahaan publik wajib melaporkan laporan keuangan audited kepada publik secara tepat waktu. Audit report lag merupakan rentang waktu yang dibutuhkan auditor dalam penyelesaian audit laporan keuangan tahunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pengaruh kepemilikan institusional, gender diversity, dan audit tenure terhadap audit report lag pada perusahaan sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021 secara simultan maupun parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah sektor barang konsumen primer yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021. Teknik sampling yang digunakan yaitu purposive sampling. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 290 sampel yang terdiri dari 58 perusahaan dengan periode penelitian selama 5 tahun. Metode analisis data menggunakan analisis regresi data panel dengan menggunakan software Eviews 12 dengan melakukan beberapa tahap pengujian. Hasil pada penelitian ini menunjukkan kepemilikan institusional, gender diversity, dan audit tenure berpengaruh secara simultan terhadap audit report lag. Secara parsial kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap audit report lag. Sedangkan gender diversity dan audit tenure tidak berpengaruh terhadap audit report lag. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi audit report lag. Selain itu, perusahaan diharapkan dapat memperhatikan komposisi kepemilikan institusional yang dapat mempengaruhi audit report lag. Saran peneliti bagi penelitian selanjutnya untuk menambah atau menggunakan variabel lain guna memperluas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi audit report lag, serta mengembangkan sampel penelitian agar dapat menjangkau keseluruhan perusahaan.
Kata Kunci: audit report lag, kepemilikan institusional, gender diversity, audit tenure