Keberhasilan suatu proyek konstruksi dapat ditentukan dengan tercapainya target dari segi waktu, biaya dan mutu. Data menunjukkan bahwa masih terjadi beberapa proyek konstruksi yang dikerjakan Waskita Karya mengalami keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan kenaikan biaya. Risiko yang terjadi ini dapat dikurangi melalui strategi mitigasi risiko di proyek konstruksi. Mitigasi risiko memiliki peran penting dalam tindakan pengendalian proyek sejak awal supaya mengetahui penyebab risiko dan cara penanganannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi mitigasi risiko di Proyek Pembangunan Emplasemen dan Bangunan Stasiun Medan Tahap II. Aspek-aspek yang diteliti adalah meliputi faktor-faktor risiko proyek dan matriks risiko. Dari aspek tersebut dianalis untuk melakukan tindakan pengambilan keputusan strategi mitigasi risiko. Fenomena dalam penelitian ini dieksplorasi dengan metode studi kasus melalui pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data adalah dengan wawancara dan dokumentasi. Informan yang terlibat adalah pejabat inti level manajerial sebanyak 5 (lima) orang dari PT. Waskita Karya (Persero) Tbk dan pejabat inti level manajerial sebanyak 5 (lima) orang dari PT. Rinenggo Ria Raya. Faktor-faktor risiko konstruksi meliputi antara lain risiko internal, eksternal dan proyek. Penelitian ini mengkaji secara lebih mendalam terbatas pada risiko proyek, dimana memiliki pengaruh langsung pada proyek tersebut terhadap waktu, biaya, mutu, konstruksi dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 43 faktor risiko yang relevan telah teridentifikasi. Dari hasil analisis tersebut diperoleh 11 faktor risiko dengan tingkat risiko sangat tinggi antara lain keterlambatan serah terima proyek ke owner, tidak tercapainya rencana produktifitas alat milik kontraktor, keterlambatan pembebasan lahan, keterlambatan finalisasi desain, kenaikan BK/PU, kenaikan harga material, waste material melebihi rencana, potensi cuaca ekstrem yang menghambat pelaksanaan proyek, terdapat utilitas eksisting, bangunan, atau objek lainnya yang perlu perizinan dalam hal pembongkaran pada area kerja. keterlambatan pemenuhan tenaga kerja dan alat kerja, dilakukannya inovasi metode kerja +.