Meningkatkan pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan saat terjadi bencana darurat adalah fokus utama dalam usaha penanggulangan bencana. Dalam konteks ini, didirikannya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk memastikan bahwa penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi di wilayah yang rawan bencana ini. Tujuan dari studi ini adalah untuk merancang sistem pengukuran kinerja yang sesuai. Metode penelitian melibatkan observasi terhadap BPBD Provinsi Jawa Barat dan analisis berbagai dokumen terkait, dengan mengacu pada peraturan, literatur terkait, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil observasi menunjukkan bahwa BPBD Provinsi Jawa Barat menggunakan Cascading Kinerja sebagai kerangka kerja untuk mengukur kinerja rantai pasok, dengan sasaran utama meningkatkan pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan saat terjadi bencana darurat. Meskipun terdapat satu indikator utama dan delapan sub-indikator dalam kerangka kerja tersebut, namun pengukuran kinerja saat ini hanya berfokus pada kriteria keandalan (reliability). Oleh karena itu, penelitian ini merancang KPI tambahan dengan Model Supply Chain Operation Reference (SCOR) yang mencakup kriteria daya tanggap (responsiveness), kelincahan (agility), dan biaya (cost), yang telah diverifikasi melalui kuesioner kepada pihak terkait. Sistem pengukuran kinerja rantai pasok yang diusulkan mencakup proses perencanaan, pengadaan, distribusi, dan penyimpanan.
Kata Kunci : BPBD Provinsi Jawa Barat, Pengukuran Kinerja, Supply Chain Operation Reference (SCOR), Key Performance Indicator (KPI), Kriteria.