Responsiveness merupakan indikator utama penilaian tingkat kinerja humanitarian logistics. Salah satu strategi yang memiliki kontribusi besar terhadap pencapaian responsiveness tidak lain adalah pre-positioning fasilitas logistik. Sebagai provinsi yang paling sering mengalami kejadian bencana, Jawa Barat menghadapi masalah mulurnya response time pendistribusian bantuan logistik ke 70,37% titik demand di wilayah kabupaten/kota. Kemuluran ini terjadi disinyalir atas ketidaktepatan pemberlakuan kebijakan persediaan yangmana selama ini proses distribusi bantuan logistik berlangsung dalam pola single-echelon yang membuat jangkauan pelayanan kabur seiring persebaran titik demand yang melebar.
Sebagai upaya untuk menekan response time agar berada pada batas 60 menit, penulis mengusulkan penetapan lokasi gudang penyangga yang berperan menengahi proses distribusi bantuan logistik antara BPBD Jawa Barat dan BPBD/Damkar kabupaten/kota. Adapun penetapan lokasi gudang penyangga dilakukan menggunakan pendekatan MCLP, yaitu sebuah metode yang umum digunakan untuk menentukan lokasi optimal fasilitas yang mampu memaksimasi pemenuhan kebutuhan dalam jangkauan yang telah ditetapkan. Metode MCLP yang digunakan dalam penelitian ini menyertakan beberapa parameter tambahan yang relevan dengan kiteria lokasi gudang sebagaimana yang tercantum dalam pedoman pergudangan BNPB. Setelah dilakukan proses penyelesaian ditetapkan Kota Bekasi, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kota Bogor, Kota Tasikmalaya, dan Kota Sukabumi sebagai lokasi dimana gudang penyangga akan dibuka.