BPBD Provinsi Jawa Barat merupakan lembaga pemerintah yang bertugas menangani bencana secara terintegrasi, sehingga pengukuran kinerjanya menjadi sangat krusial. Permasalahan utama dalam pengukuran kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat terletak pada pendekatan yang masih berfokus pada dokumen rencana strategis yang tingkat capaiannya diukur berdasarkan realisasi anggaran. Pendekatan ini dinilai belum mampu mencerminkan pencapaian strategis secara menyeluruh. Keterbatasan indikator yang hanya menilai output tanpa mempertimbangkan proses internal dan kapasitas organisasi menjadi hambatan tersendiri. Sebagai solusi, penelitian ini merancang sistem pengukuran kinerja yang lebih strategis dan terintegrasi menggunakan pendekatan Balanced scorecard (BSC). Metode ini mengubah visi dan strategi organisasi ke dalam indikator dari empat perspektif utama yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Penentuan prioritas dilakukan dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk memastikan bobot masing-masing indikator sesuai tingkat kepentingannya. Rancangan akhir menghasilkan 8 strategi, 10 sasaran strategis, dan 18 KPI. Perspektif pelanggan memperoleh bobot tertinggi (39,77%), diikuti oleh proses bisnis internal (36,66%), pembelajaran dan pertumbuhan (11,04%), serta keuangan (8,83%). Validitas bobot dibuktikan dengan nilai Consistency Ratio <10%. Simulasi implementasi selama empat triwulan menunjukkan peningkatan kinerja signifikan, dari 76,79% (progressive) menjadi 95,29% (excellent). Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengukuran kinerja sektor publik, sedangkan secara praktis penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi BPBD Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang lebih komprehensif berbasis Balanced Scorecard.