Transformasi digital di sektor pemerintahan menjadi kunci peningkatan efisiensi dan kualitas layanan publik. Pemerintah Kota Bandung mengembangkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), untuk mengintegrasikan layanan antar instansi daerah. Permasalahan utama dalam implementasi SPLP adalah rendahnya pemahaman pengguna akibat kurangnya sosialisasi dan pelatihan. Kajian terkait penerimaan SPLP dan integrasi layanan pemerintahan masih terbatas hingga kini. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerimaan dan penggunaan SPLP dengan menggunakan model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT), melalui pendekatan Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) dengan RStudio. Analisis mencakup outer model, inner model, dan pengujian hipotesis. Hasil analisis menunjukkan bahwa behavioral intention dapat dijelaskan sebesar 88,3% oleh konstruk prediktornya, sedangkan use behavior sebesar 78%. Berdasarkan uji hipotesis, tiga jalur hubungan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, yaitu dari performance expectancy dan social influence terhadap behavioral intention, serta dari behavioral intention terhadap use behavior. Sebaliknya, effort expectancy dan facilitating conditions tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa persepsi kegunaan sistem dan dukungan lingkungan kerja berperan penting dalam adopsi SPLP, sementara kemudahan penggunaan dan dukungan teknis belum cukup kuat memengaruhi intensi maupun perilaku penggunaan. Hal ini menegaskan perlunya peningkatan pelatihan, sosialisasi, dan perbaikan antarmuka. Selain itu, penggunaan R terbukti efektif dan fleksibel dalam analisis PLS-SEM di bidang sistem informasi pemerintahan. Penelitian ini memperluas pemahaman terkait adopsi teknologi di sektor publik dan menjadi dasar strategis bagi optimalisasi layanan terintegrasi di lingkungan pemerintahan.
Kata kunci—E-Government, SPLP, UTAUT, PLS-SEM, Pemrograman R