Reformasi keuangan daerah ditandai dengan adanya otonomi daerah di mana pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melakukan penyusunan laporan keuangan sendiri. Keuangan daerah tersebut wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2008-2012 dengan menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, dan utang (leverage).
Laporan keuangan sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dengan tujuan memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta berbagai bukti pertanggungjawaban (accountability) dan pengelolaan (stewardship) dan memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian Penelitian ini menggambarkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui rasio keuangannya ditinjau dari laporan keuangan.
Rasio likuiditas Pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat tertinggi pada tahun 2011 di mana rasio lancar sebesar 388,35, rasio kas sebesar 309,37, rasio cepat sebesar 355,81 dan untuk rasio modal kerja terhadap total aset tertinggi pada tahun 2010 sebesar 0,08. Sedangkan pada tahun 2008 memiliki rasio likuiditas terendah. Dari rasio solvabilitas, tertinggi pada tahun 2010 sebesar 1325,24 dan terendah pada tahun 2009 sebesar 160,98. Rasio utang (leverage) dengan menggunakan rasio utang terhadap ekuitas tertinggi pada tahun 2008 dan 2009 sebesar 0,01dan terendah pada tahun 2010, 2011, dan 2012 sebesar 0,00.
Berdasarkan analisis rasio menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kinerja keuangan yang baik karena masih memiliki tingkat likuiditas yang masih aman, memiliki rasio solvabilitas yang sangat baik karena mampu menyelesaikan utang-utangnya baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang, modal yang jauh lebih besar dibandingkan dengan utang sehingga memiliki utang yang wajar. Hubungan rasio likuiditas dan solvabilitas dalam perspektif manajemen kinerja untuk melihat resiko, Pemerintah Kabupaten Bandung yaitu liquid dan solvable di mana Pemerintah Kabupaten Bandung dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik, karena mampu melunasi kewajiban-kewajibannya yang bersifat jangka pendek dan mampu melunasi utang-utangnya yang jatuh tempo secara tepat waktu.
Kata Kunci : rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio utang (leverage), laporan keuangan