ABSTRAKSI: Dalam penentuan prioritas kecamatan yang akan dimekarkan dalam suatu wilayah tidak dapat dilakukan dengan mudah, karena memerlukan pertimbanganpertimbangan khusus terhadap setiap pemilihan kecamatan yang akan dimekarkan. Kesalahan dalam penentuan prioritas dapat menyebabkan program pembangunan otonomi daerah menjadi tidak sesuai dengan asas adil dan merata.
Data yang digunakan dalam SPPK (Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan ) ini adalah data BPOD ( Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah ) dengan mengambil studi kasus Kota Bandung. Kriteria yang digunakan telah ditentukan oleh BPOD Kota Bandung dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 2000. SPPK ini menggunakan metode AMK ( Analisis Multi Kriteria ). AMK merupakan suatu cara untuk melihat permasalahan yang kompleks yang dikarakteristikkan dengan penggabungan objective monetery dan non-objective monetery, membagi permasalahan kedalam bagian-bagian yang lebih dapat diatur yang datanya dibagi secara adil dan kemudian bagian-bagian tersebut disusun ulang untuk menghasilkan penggambaran yang koheren untuk pengambilan keputusan.
Tugas Akhir ini membuat SPPK yang dapat menentukan prioritas kecamatan yang akan dimekarkan dari yang terbaik ke yang terburuk sebagai rekomendasi bagi pemerintah daerah Kota Bandung. SPPK yang dibangun dapat membantu memberikan alternatif keputusan yang lebih berkualitas sesuai dengan tingkat membantu dari pihak BPOD Kota Bandung dari hasil kuisioner sebesar 85.71% dalam memberikan bantuan penentuan prioritas.
Kata Kunci : SPPK, Pemekaran Kecamatan, AMKABSTRACT: Determination of preceding subdistrict that would be expand on some region couldn’t done easily, because it needs specific considerations for each subdistrict that would be expand. The precedence determination failures could cause the regional autonomy construction program not suitable with the fairness and flatness principle.
Data that used in this DSS (Decision Support System) is BPOD data by using case study in Bandung. Criteria that used is determined by BPOD Bandung and the decision letter internal minister number 4 on the year of 2000. This DSS uses MCA (Multi Criteria Analysis) method. MCA is a way of looking at complex problem that are characterised by any mixture of monetary and non-monetery objectives, of breaking the problem into more manageable pieces to allow data and judgment to be brought to bear on the pieces, and then reasambling the pieces to present a coherent overall picture to decision makers.
This final project, implements the DSS (Decision Support System) that could determine the precedence subdistrict that would be expand from the best up to worst as Bandung regional government’s recommendation. Decision Support System is established to give more qualified alternatives with auxiliary level BPOD Bandung from the result of questionnair is 85.71% in giving assist to determine the precedence.
Keyword: DSS, Subdistrict expansion, MCA