Menjalankan pembangunan daerah merupakan salah satu tugas dari penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan. Sebagai wujud dari implementasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya di Kabupaten Aceh Selatan dibutuhkan upaya, langkah dan strategi untuk mewujudkan pembangunan daerah. Strategi di sini merupakan kebijakan dalam mengimplementasikan program dan sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi dari Kepala Daerah yang kemudian disebut sebagai Bupati Aceh Selatan.Untuk mewujudkan cita-cita dan pembangunan yang cepat tentu harus mendapatkan dukungan penuh oleh seluruh elemen pemerintahan baik Pemerintahan Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di Jakarta.
Seperti penyelenggaraan pemerintahan di daerah tidak terlepas dari sistem penyelenggaraan pemerintahan pusat (Indonesia). Untuk hal-hal tertentu diperlukan hubungan-hubungan koordinasi, konsultasi dan komunikasi antara pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dengan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, dalam rangka kelancaran pelaksanaan sebagian urusan-urusan pemerintah daerah Kabupaten dalam hal hubungan koordinasi dengan lembaga-lebaga departemen / non departemen di pusat serta dalam rangka pengembangan sosial budaya daerah, maka untuk efektifitas dibentuklah suatu Badan yang selanjutnya akan disebut dengan Kantor Penghubung / Perwakilan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan di ibukota Negara Jakarta.Berdasarkan analisis aspek teknis dan manajemen akan diperoleh jumlah perkiraan pengeluaran yang digunakan untuk menghitung pengeluaran seluruh biaya Pembangunan Kantor Perwakilan/Penghubung Pemda Kabupaten aceh Selatan di Jakarta. Kedua aspek dianalisis dan dirangkup dalam aspek keuangan berupa kebutuhan dana investasi, biaya operasional untuk membandingkan apakah lebih efisien dan efektif jika proyek inii dijalankan atau tidak untuk penghematan APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten) Aceh Selatan.
Pengelolaan kantor yang sudah sesuai dengan yang diharapkan Bupati, mengingat proyek ini adalah Kebijakan Bupati selaku kepala daerah tingkat 2 Kabupaten Aceh Selatan sekaligus penanggung jawab atas proyek ini. Lokasi proyek juga sudah sesuai dengan yang diharapkan mengingat kegiatan pemeritahan di Jakarta bukan sekedar kantor tetapi juga sebagai sarana mediasi atau penghubung antara Pusat dengan Pemerintah Kabupaten agar lebih efektif dan efisien.
Yang paling penting dalam meninjau layak atau tidaknya UPTD (Unit Aspek Pelaksana Tugas Dinas) ini adalah aspek keuangan yang sedemikian rupa harus lebih hemat daripada sebelumnya. Dan dari peninjauan ini akan dianalisis kelayakan aspek keuangan tersebut. kelayakan, SPPD, efisien, efektif, APBK, UPDT