Pengelolaan keuangan daerah memegang peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Dalam mencapai tujuan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berperan sebagai entitas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dan transparansi BPKD, penerapan Enterprise Architecture Domain Bisnis menjadi penting. Perancangan Enterprise Architecture Domain Bisnis dapat membantu BPKD dalam mencapai tujuan strategisnya melalui integrasi, koordinasi, dan optimisasi proses bisnis. Enterprise Architecture Domain Bisnis mencakup pemodelan proses bisnis, struktur organisasi, informasi keuangan, serta teknologi yang mendukung pengelolaan keuangan daerah. Dalam pengembangan Enterprise Architecture SPBE, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam mencapai visi dan misi perusahaan atau organisasi, antara lain analisis kebutuhan, perancangan arsitektur, pemetaan proses bisnis dan evaluasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 19 tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan pada hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2018 – 2020 BPKD masuk kategori perlu perbaikan. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan tersebut BPKD perlu menerapkan Enterprise Architecture SPBE domain bisnis. Diharapkan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan akurasi serta konsistensi pelaporan keuangan. Sistem ini juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang terdapat pada BPKD, serta mengurangi risiko kecurangan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Kata kunci: Aristektur Enterprise, SPBE, BPKD DKI Jakarta, Domain Bisnis