Penelitian ini bertujuan untuk merancang model indeks kinerja pada bidang kedaruratan dan logistik di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi, seperti banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. BPBD sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana memerlukan pengukuran kinerja yang komprehensif untuk memastikan efektivitas dalam merespons dan menangani bencana. Indeks kinerja yang digunakan oleh BPBD selama ini hanya mengandalkan Rencana Strategis (RENSTRA), yang belum mencakup seluruh aspek kinerja yang relevan, seperti penerima manfaat dan proses bisnis internal. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada pengembangan model indeks kinerja yang lebih holistik dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode ini dipilih karena mampu menangani berbagai kriteria yang saling berhubungan dan memberikan prioritas yang jelas dalam pengambilan keputusan. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari BPBD melalui kuesioner dan wawancara. Responden dalam penelitian ini terdiri dari enam orang yang bekerja di BPBD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Jawa Barat. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan AHP untuk menentukan bobot kepentingan relatif dari setiap kriteria dan sub-kriteria yang ada. Hasil perhitungan ini digunakan untuk menyusun indeks kinerja yang mencakup empat perspektif utama, yaitu: penerima manfaat, proses bisnis internal, pembelajaran dan pertumbuhan, serta keuangan. Perspektif penerima manfaat mendapatkan bobot tertinggi dalam indeks kinerja ini, menekankan pentingnya kualitas dan kecepatan pengiriman produk serta bantuan berkelanjutan kepada masyarakat terdampak bencana. Perspektif proses bisnis internal menekankan pada kecepatan respons BPBD dalam mencapai lokasi bencana, ketersediaan stok logistik, dan pelatihan pegawai. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menyoroti pentingnya inovasi teknologi dan kerjasama tim dalam memperbaiki sistem penanggulangan bencana di masa depan. Sementara itu, perspektif keuangan menilai efisiensi biaya transportasi dan pergudangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi BPBD Provinsi Jawa Barat dalam mengukur kinerja dan melakukan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanggulangan bencana. Dengan adanya model indeks kinerja yang lebih komprehensif, BPBD dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya, memperbaiki proses bisnis, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, model ini juga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam strategi mitigasi bencana yang lebih efektif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode AHP efektif dalam membantu BPBD merumuskan prioritas kinerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pengukuran kinerja yang lebih komprehensif dapat membantu BPBD dalam meningkatkan kapabilitasnya dalam menghadapi berbagai bencana di masa mendatang. Penelitian ini juga merekomendasikan adanya pelatihan berkelanjutan bagi pegawai BPBD, terutama di bidang logistik, serta peningkatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana di Jawa Barat. Dengan model indeks kinerja yang dirancang, BPBD Provinsi Jawa Barat dapat lebih proaktif dalam merencanakan dan mengeksekusi strategi penanggulangan bencana yang berfokus pada kecepatan respons, keefektifan distribusi logistik, dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Kata kunci : Pengukuran kinerja, Indeks Kinerja, Analytical Hierarchi Process (AHP)