Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia diharapkan dapat membantu pemerintahan daerah dalam memberikan layanan dengan mewujudkan proses kerja efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. E-Government mendapatkan tantangan dan hambatan terkait dengan sumber daya manusia, infrastruktur, kepemimpinan, dan budaya organisasi. Dalam pelaksanaanya E-Government khusnya pada penyampaian layanan publik seluruh dinas baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib melaksanakan pelayanan publik hal ini dapat dilihat dari nilai SPBE pada domain layanan menjadi yang terbesar dari seluruh domain yang ada dengan nilai 45,50%. Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi jembatan untuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menerapkan E-Government. Namun hal itu menjadi masalah ketika masih banyaknya OPD yang menbangun aplikasi sendiri tanpa berkoordinasi dengan DISKOMINFO Prov. Jabar, masih banyak aplikasi OPD yang tidak bisa diintegrasikan dengan aplikasi lainnya dari pusat maupun daerah, masih kurangnya SDM berkompetensi pada bagian IT di setiap OPD, dan masih sulitnya pemenuhan data sektoral, sehingga mempengaruhi Public Value yang didapatkan oleh masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menghasilkan sebuah pengembangan instrumen terhadap penilaian layanan administrasi pemerintahan berbasis Public Value. Terdapat 3 dimensi Public Value yaitu Dimensi Improved Public Services, Dimensi Improved Administration, dan Dimensi Improved Social Value. Hasil dari evaluasi website portal SMARTJABAR yang digunakan pada layanan administrasi pemerintahan telah memiliki hampir seluruh kriteria pada Public Value dari ke dua layanan yang dievaluasi perlu adanya fitur dialogue within public organization dan error reduction yang harus diminilalisir. Pengukuran Dynamic Governance maturity didapatkan bahwa layanan yang ada di DISKOMINFO Prov. Jabar masih berada pada stage adoption dan berada di level 1 (satu).