PERANCANGAN TATA KELOLA TEKNOLOGI  INFORMASI UNTUK TRANSFORMASI DIGITAL DI  PEMERINTAHAN DAERAH XYZ MENGGUNAKAN  FRAMEWORK COBIT 2019 PADA DOMAIN EDM  (EVALUATE, DIRECT, AND MONITOR) DAN MEA  (MONITOR, EVALUATE, AND ASSESS) - Dalam bentuk buku karya ilmia

SARNIA HUMAIRA THAMRIN

Informasi Umum

Kode

25.04.3729

Klasifikasi

000 - General Works

Jenis

Karya Ilmiah - Skripsi (S1) - Reference

Subjek

Governance And Government

Dilihat

44 kali

Informasi Lainnya

Abstraksi

Seiring pesatnya transformasi digital di Indonesia berbagai teknologi mutakhir seperti IoT, AI, big sata, dan blockchain semakin diadopsi oleh berbagai sektor, termasuk sektor pemerintahan. Pemerintah Daerah XYZ melalui Dinas A telah menerapkan blockchain pada sistem kepegawaian untuk menjamin keamanan dan transparasi data. Namun, banyak organisasi gagal mencapai efektivitas transformasi digital akibat lemahnya Tata Kelola Teknologi Informasi (TKTI), yang mencakup kelemahan pada aspek strategis seperti domain EDM serta MEA. Penelitian sebelumnya masih berfokus pada penerapan COBIT 5 di domain APO, BAI, dan DSS, sementara peran krusial EDM dan MEA dalam memastikan keselarasan TI dengan tujuan organisasi belum banyak dikaji. Kondisi ini menimbulkan risiko kegagalan implementasi teknologi digital seperti blockchain yang seharusnya meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk merancang TKTI berbasis COBIT 2019 pada domain EDM dan MEA guna mendukung keberhasilan transformasi digital di Pemerintahan Daerah XYZ. Penelitian ini menerapkan lima tahapan dalam metode Design Science Research (DSR), yang meliputi identifikasi permasalahan, perumusan kebutuhan, proses perancangan dan pengembangan, demonstrasi, serta evaluasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan triangulasi dokumen. Berdasarkan hasil analisis prioritas dengan menggunakan design factor, diidentifikasi empat tujuan TKTI prioritas, yaitu EDM01, EDM03, MEA03, dan MEA04, dengan rata-rata tingkat kapabilititas sebesar 2,78. Berdasarkan hasil identifikasi kesenjangan, disusun dan dirancang 19 rekomendasi perbaikan, lalu dirangkum menjadi roadmap implementasi sebagai pedoman bagi Dinas A. Apabila diimplementasikan secara optimal, rekomendasi ini diperkirakan dapat meningkatkan tingkat kapabilitas hingga 3,05. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pengetahuan TKTI dalam konteks transformasi digital di sektor pemerintahan dan menyajikan implikasi praktis bagi organisasi serupa.