Istilah IT Governance (ITG) sedang populer terdengar di dunia industri. Perannya yang mampu untuk memastikan penggunaan TI dan aset perusahaan secara efektif dan efisien memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya. Tidak heran apabila pemerintah Indonesiapun turut menekan perusahaan negara untuk menyelenggarakan ITG. Keseriusan pemerintah ini dibuktikan dengan munculnya berbagai peraturan mengenai penyelenggaraan ITG seperti Inpres No.3 tahun 2003 tentang pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi serta Permen BUMN Nomor 01/MBU/2011. PT Pos Indonesia merupakan BUMN yang turut menyelenggarakan ITG. Namun sayangnya, berdasarkan hasil audit eksternal pada tahun 2012, PT Pos Indonesia baru mencapai level maturity 1,2, masih jauh dari harapan pemerintah yang menargetkan level maturity BUMN sebesar 3. Hal ini mengindikasikan bahwa belum adanya keselarasan strategi TI dengan bisnis. Oleh karenanya perlu dilakukan perancangan kembali layanan TI penunjang bisnis di perusahaan. Untuk mempermudah penerapan ITG, dibutuhkan framework yang cocok dengan kondisi bisnis perusahaan. ITIL versi 2011 merupakan framework yang tepat untuk perusahaan berbasis jasa seperti PT Pos Indonesia yang menerapkan IT Service Management (ITSM). Selain itu, ITIL versi 2011 mempunyai catatan yang baik sebagai framework yang paling banyak digunakan di dunia. Perancangan perlu dilakukan di sektor bisnis kritis perusahaan seperti di Posindo Supporting Information System khususnya bagian properti yang memiliki target pendapatan tertinggi di masa depan. Target level maturity dan pendapatan ini dapat dicapai denganmeningkatkanefisiensi perancangan dan efektifitas proses perancangan, transisi, operasi, dan perbaikan kualitas layanan TI. Hal tersebut merupakan fungsi salah satu domain pada ITIL versi 2011 yakni service design. IT Governance; ITSM; BUMN; ITIL versi 2011; Service Design